Mata Uang Sampah, Rupiah di Peringkat Berapa?

Mata Uang Sampah, Rupiah di Peringkat Berapa?AnalisaToday – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengakui 180 mata uang nasional sebagai alat pembayaran yang sah. Sejauh ini, dolar AS (US $) masih referensi mata uang atau referensi bagi mata uang lainnya.

Suatu hal yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana hubungan antara dolar AS dan mata uang lainnya. Bagaimana, misalnya, ada mata uang yang lebih tinggi daripada dolar karena euro digunakan di seluruh Eropa.

Jika ada mata uang yang lebih tinggi dari dolar AS, maka tentu ada juga mata uang yang nilainya lebih rendah. Bahkan, ada mata uang yang nilainya terlalu jauh dari mata uang AS. Misalnya, dalam mata uang tertentu, dolar AS setara satu sampai puluhan ribu. Posisi ini jauh mata uang sebagai mata uang yang disebut sampah.

Tidak hanya itu, ada empat artikel lain yang menarik perhatian pembaca pada akhir pekan. Ingin tahu apa produk untuk memilih? Berikut adalah lima artikel paling populer:

Mata Uang dalam skor Rupiah terendah keempat 180 negara di seluruh dunia. Tingkat ini dievaluasi berdasarkan nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), yang masih referensi mata uang atau referensi bagi mata uang lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia meyakini bahwa itu bukan sesuatu yang harus dipertanyakan karena itu hanya soal masuknya angka saja. Bank Indonesia (BI) mengatakan sistem pembayaran Indonesia lebih canggih dari negara adidaya seperti Amerika Serikat dan Australia.

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Peter Jacob menegaskan sistem pembayaran yang lebih baik, terutama dalam hal sistem pembayaran kartu kredit.

Perusahaan konsultan global survei ECA International merilis biaya hidup untuk ekspatriat di seluruh dunia. Akibatnya, ibukota Korea Selatan, Seoul telah menjadi kota termahal di Asia bagi ekspatriat.

Mengutip hasil survei berjudul ‘Biaya ECA International Living` CNBC, Sabtu 13 Desember, 2014, Seoul mengalahkan Tokyo sekarang di tempat kedua sebagai kota termahal di Asia bagi ekspatriat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menghentikan dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah yang gagal dalam memenuhi tujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, terutama proyek yang dimulai pada 2015 tahun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan menghentikan dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah yang gagal untuk memenuhi tujuan untuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, terutama proyek yang dimulai pada 2015.

(Rahmat Hidayat)