Kasus Korupsi Ketua BPK Hadi Poernomo Mengkoreksi Saham BCA

by

Kasus Korupsi Ketua BPK Hadi Poernomo Mengkoreksi Saham BCAAnalisaToday – Korupsi pajak yang menimpa mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo ikut menyeret nama PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Alhasil, saham bank milik Grup Salim ini langsung terkoreksi hari ini.

Seperti yang diberitakan oleh Financeroll, pada awal perdagangan Selasa (22/04/2014), saham BBCA turun Rp275 atau 2,46 persen menjadi Rp10.900. Di mana pada penutupan kemarin, harga saham ini berada di level Rp11.175.

Saham ini tercatat ditransaksikan sebanyak 61 kali. Nilai transaksinya mencapai Rp7,28 miliar dengan volume 662.500.

Kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus pajak.

Pria yang baru kemarin pensiun sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu diduga menyelahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan Wajib Pajak PT Bank Central Asia Tbk Tahun 1999 di Ditjen Pajak pada 2003-2004.

Pada 17 Juli 2003, BCA mengajukan surat keberatan transaksi non-performance loan (NPL) atau kredit macet sebesar Rp5,7 triliun kepada Direktur PPH Ditjen Pajak. BCA keberatan dengan nilai pajak yang harus dibayar karena nilai kredit macet hitungan mereka adalah sebesar Rp5,7 triliun.

Selanjutnya, Direktur PPH memproses, mengkaji dan mendalami keberatan pajak yang diajukan pihak Bank BCA itu. Dan dari pendalaman selama sekitar setahun atau pada 13 Maret 2004, Direktur PPH mengeluarkan hasil risalah beserta kesimpulan, bahwa keberatan pajak pihak Bank BCA itu ditolak.

Dan Bank BCA diwajibkan memenuhi pembayaran pajak Tahun 1999 dengan batas waktu 18 Juli 2003.

Namun, sehari sebelum batas jatuh tempo pembayaran pajak Bank BCA itu, rupanya Hadi Poernomo selaku Dirjen Pajak memerintahkan Direktur PPH melalui nota dinas agar mengubah kesimpulan keberatan BCA.

KPK menyatakan, kerugian negara akibat korupsi penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Hadi Poernomo itu diperkirakan mencapai Rp375 miliar. Sebab, seharusnya Bank BCA seharusnya membayar nilai pajak ke negara (Ditjen Pajak) tersebut jika pengajuan keberatan BCA ditolak sebagaimana hasil kajian Direktur PPH.

(ARP/AT)