Kembangkan Bisnis di Masa Depan, Pemerintah Persiapkan Skema IPO Inalum

by

Kembangkan Bisnis di Masa Depan, Pemerintah Persiapkan Skema IPO InalumFinanceroll – Setelah berakhirnya kontrak kerja sama pemerintah Indonesia dengan Nippon Asahan Aluminium Co Ltd, pemerintah menyiapkan skema penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

OctaFX

Sementara itu, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, mengatakan usul tersebut digulirkan sebagai opsi pencarian dana guna pengembangan bisnis serta produksi Inalum ke depan.  Setelah diambil alih dan berstatus BUMN, pasti ada business plan untuk memperluas kapasitas dan butuh dana ratusan juta dolar Amerika Serikat. Sehingga opsi yang terbaik mungkin IPO dengan melepas saham misalnya sebesar 20%.

Selain itu, pilihan untuk IPO dinilai lebih baik karena akan ada kontrol publik dan mayoritas saham tetap dipegang pemerintah. Sejumlah roadmap pengembangan Inalum ke depan telah disiapkan seperti peningkatan kapasitas produksi dari 240 ribu ton menjadi 455 ribu ton, diversifikasi produk, pembangunan power plant dan smelter.

Upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi aluminium diperlukan mengingat impor saat ini masih cukup tinggi. Pada 2011, kebutuhan aluminium dalam negeri seperti aluminium ingot primer, aluminium ingot sekunder, aluminium ekstrusi, serta sheet dan foil sekitar 670 ribu ton. Dari jumlah tersebut, pemenuhan dari dalam negeri hanya 287 ribu ton, sisanya masih diimpor.

Sebagai informasi, produksi Inalum saat itu sebesar 250 ribu ton. Dari produksi Inalum, 150 ribu ton diekspor ke Jepang dan 100 ribu ton sisanya dipasok untuk memenuhi permintaan dalam negeri dalam bentuk aluminium ingot primer.

FBS Markets Inc

Sejalan dengan itu, pemerintah menyiapkan dana senilai US$ 709 juta atau setara Rp 7 triliun untuk mengambil alih 58,8% saham Nippon Asahan Aluminium menjadi milik Indonesia yang bersumber dari APBN 2012 dan APBN 2013. Namun, dari total kebutuhan dana tersebut, sekitar Rp 2 triliun dana APBNP 2012 telah disetujui dan Rp 5 triliun sisanya dari APBNP 2013 hingga kini masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan. [geng]