Saham – Merpati Usulkan Pembayaran Tangguhan Hutang.

Saham – Merpati Usulkan Pembayaran Tangguhan Hutang.AnalisaToday – Ibukota Provinsi Manado, bersama dengan Bank Indonesia (BI) akan membahas perekonomian Indonesia dalam waktu dekat.

“Untuk pertama kalinya, BI akan mengadakan pertemuan dewan gubernur di luar Jakarta,” ucap Tirta Segara, direktur eksekutif departemen bank sentral komunikasi pada hari Senin lalu.

Pada rapat koordinasi, BI, bersama dengan pemerintah pusat dan daerah, akan membahas kelanjutan dari reformasi struktural dalam upaya untuk mempercepat pengembangan ekonomi daerah.

Pertemuan akan fokus pada koordinasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing barang-barang manufaktur di pasar ekspor dan mempercepat pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek maritim berorientasi termasuk penciptaan iklim usaha yang kondusif di bagian timur Indonesia.

Selain itu, juga akan membahas prospek ekspor negara tersebut diproduksi barang bersama dengan perkembangan terbaru dalam ekonomi global dan strategi pengembangan sektor berbasis sumber daya manusia manufaktur, termasuk apa yang disebut pertumbuhan biru, khususnya di bagian timur Indonesia.

Tantangan yang dapat meletakkan ke depan untuk meningkatkan daya saing barang-barang manufaktur adalah terkait dengan faktor pendukung (enabler) dan lingkungan bisnis, tegasnya.

Pertemuan akan dipimpin oleh Gubernur BI Agus D.W. Martowardojo dan akan dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S. Alisjahbana, Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar, Wakil Kepala Seluruh Indonesia Asosiasi Pemerintah Provinsi (APPSI), dan Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang.

Sementara Askolani, Direktur Jenderal untuk anggaran di Kementerian Keuangan, mengatakan kementerian akan campur tangan dalam harga bahan bakar diesel-lokal, antara perusahaan listrik milik negara PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan perusahaan minyak dan gas milik negara PT Pertamina.

“Itu masalah bisnis. Kita harus mempelajarinya lebih dulu,” katanya, Senin.

Askolani mengatakan ia perlu melihat data lengkap anggaran subsidi eletricity pemerintah sebelum menentukan apakah anggaran harus ditutupi oleh anggaran negara atau BUMN.

PLN telah menyetujui perubahan harga solar oleh 109.5 persen dari MOPS (Mean of Platts Singapore) yang diajukan oleh Pertamina. Namun, perjanjian tersebut hanya berlaku dari Juli sampai dengan Desember 2014, sementara kontrak dibantah oleh Pertamina efektif 2013-2015.

(Rahmat Hidayat)