JAKARTA-Analisatoday.com- Ketua Presidium Ikatan Cendekiawan Muda Indonesia (ICMI), DR H Tumpal Panggabean meminta, agar Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto segera mencopot jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dari tangan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo atas kematian seorang Pengemudi Ojek Online, Sabtu (30/8/2025)
“Sebetulnya, jika diurut satu persatu, sangat banyak kegagalan Jenderal Pol Listiyo Sigit ini dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kambtibmas). Dan ini adalah puncak dari kegagalan itu,”kata Tumpal kepada wartawan.
Selain itu, sambung Tumpal, Jenderal Pol Listiyo Sigit dalam menangani aksi unjuk rasa yang terjadi hampir diseluruh daerah, Polisi kerap bertindak brutal hingga petugas medis menjadi sasaran.
“Sudah semakin miris perbuatan Polisi ini, bahkan ada petugas Medis yang hendak mengevakuasi korban menggunakan mobil ambulans tidak luput dari amukan Polisi, termasuk supir dan tim medisnya sendiri. Ini brutal,”ucapnya.
Disisi lain, sambung dia, Narkoba, Judi Online bahkan pengoplos Gas LPG dari 3 Kilogram (Kg) menjadi 12 Kg beroperasi bebas. “Terutama narkoba ya, contoh Irjend Pol Teddy Minahasa terlibat bahkan menjadi pengendali narkoba, Irjend Pol Ferdi Sambo (Judi Online) hingga menembak pengawalnya sendiri. Dan sangat banyak lagi sebetulnya jika diurut satu persatu,”terangnya.
Dalam hal penegakan hukum seperti seperti tragedi Kanjuruhan dan kasus Vina Cirebon juga masuk dalam daftar panjang kasus yang dinilai menunjukkan lemahnya pengawasan dan manajemen keamanan oleh pihak kepolisian. “Tak hanya pembiaran, dalam banyak kasus, justru oknum polisi menjadi pelaku utama kejahatan. Ini adalah sinyal kuat bahwa reformasi di tubuh Polri sudah mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.”ungkapnya.
ICMI Muda menilai bahwa pencopotan jabatan saja tidak cukup. Mereka menuntut agar Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga diadili atas kegagalannya menjaga profesionalisme dan integritas institusi Polri.
“Sudah saatnya Presiden mengambil sikap tegas. Ketika kepercayaan publik terhadap Polri berada di titik nadir, hanya tindakan nyata yang bisa memulihkannya,” tutupnya. (Red)
