HUMBAHAS-analisatoday.com-Calon Bupati Humbang Hasundutan Nomor urut 2, Hendri Tumbur Simamora, mengajak masyarakat untuk berfikir cerdas agar tidak terjebak dalam politik uang (money politic) dengan menyalahgunakan budaya dan tradisi memberi uang (togu-togu ro) dalam Pilkada serentak Humbang Hasundutan 2024.
Ajakan itu disampaikan Hendri dalam acara Deklarasi Tolak Money Politic Pilkada Humbang Hasundutan yang ditayangkan secara langsung (live streaming) dari Rumah Pemenangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan, Nomor urut 2, pasangan Hendri Tumbur Simamora-Yanto Sihotang, Doloksanggul, Jumat (8/11/2024) malam.
“Saya optimis menang dalam Pilkada Humbang Hasundutan nanti, karena saya yakin dan percaya, masyarakat Humbang Hasundutan sudah cerdas dalam menentukan pilihannya,”kata Hendri.
Money Politic atau yang kerap dikenal dengan istilah TTR, tidak hanya membeli harga diri masyarakat calon pemilih, namun juga merusak tatanan masyarakat dan integritas demokrasi.
“Siapa yang tidak mau uang. Semua butuh uang. Baik itu untuk keperluan sehari-hari atau lainnya. Tetapi, masa depan Humbang Hasundutan lima tahun kedepan jangan sampai digadaikan karena tergiur dengan togu-togu ro,”pesan Hendri.
Hendri mengatakan, TTR merupakan budaya dan tradisi yang melekat pada suku Batak sejak jaman nenek moyang sebagai bentuk gotong-royong dan guyub dalam hal saling dukung. Baik itu memberi uang untuk keperluan membangun rumah ibadah, keperluan adat dalam perkumpulan dan lain sebagainya. TTR umumnya perilaku seseorang yang mapan secara ekonomi membantu pihak lain dalam khazanah gotong-royong.
“Ini menjadi kearifan lokal yang luar biasa dan perlu dilestarikan. Tetapi budaya memberikan sumbangan uang ini tidak seharusnya disalahgunakan untuk membeli suara masyarakat,”sebut Hendri.
Dampaknya, praktik ini akan menumbuhkan sistem pemerintahan yang koruptif. Bagaimana tidak, kepala daerah yang terpilih nantinya, tentu akan berupaya mengembalikan biaya yang dikeluarkan dalam membeli suara masyarakat, baik itu dari Anggaran Perbelanjaan Daerah (APBD) maupun praktik lain yang menghasilkan keuntungan materi.
Dengan demikian, ujar Hendri, bagaimana masyarakat dapat berharap ada pembangunan, pengentasan kemiskinan atau program pro-rakyat lainnya. Kepala daerah bersangkutan tidak akan berpikir akan berjuang membawa Humbang Hasundutan ke arah yang lebih baik.
“Saya yakin dan percaya, masyarakat Humbang Hasundutan pasti akan menoreh sejarah, jika menolak praktik TTR dalam politik Pilkada. Jika tidak masyarakat Humbang, siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari Pilkada ini, lalu kapan lagi?” harap Hendri.
