MEDAN-analisatoday.com- Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Arief Tampubolon meminta, Pj. Gubsu Agus Fatoni harus membuktikan diri dan anak buahnya termasuk Para Juniornya alumni IPDN bertindak Netral dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), 27 November 2024 mendatang.
“Agus Fatoni ini sangat massif dan sistematis. Bawaslu mestinya bertindak. Tetapi, sepertinya masuk angin juga ini Bawaslu. Banyak Camat, Kadis junior Agus Fatoni ini secara massif berkonsolidasi. Termasuk Pj Bupati di Sumatera Utara tetapi satupun tidak ada yang ditindak,”kata Arif.
Apalagi, sambung Arif, dari informasi yang dihimpun RBS, tidak hanya Camat dan Kadis yang dilibatkan. Tetapi, para Kepala Desa (Kades) juga turut dikonsolidasikannya. “Sampai ketataran paling Bawah, Kepala Dusun dan Kepling-kepling turut dipaksa mengumpulkan dukungan untuk Bobby Nasution.
“Semoga saja informasi yang kami himpun ini salah. Jika ini benar dan tidak ada tindakan dari Bawaslu. Maka, bisa dipastikan kalau bawaslu juga sudah terlibat. Lantik sajalah Boby Nasution itu jadi Gubernur sebelum pemilihan. Karena tidak ada gunanya dilakukan pilkada, karena pemenangnya sudah kita ketahui sebelum pemilihan dilakukan,”ungkapnya saat berbincang-bincang bersama di De Kapal Cafe, Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat 25 Oktober 2024.
Jika tidak benar, masih kata Arif, semestinya Pj Gubsu bisa mengklarifikasinya langsung kepada public. “Tapi ingat, kami menilai perbuatan bukan perkataan. Karena bisa saja dia seolah-olah klarifikasi tidak terlibat dan bertindak Netral tetapi perbuatannya berbeda, ya sama saja kan?”terangnya.
Kemudian, tambah dia, kelompok IPDN juga harus membuktikan diri tidak terlibat dan tidak mau dilibatkan oleh Pj Gubernur dalam menggalang dukungan kepada Bobby Nasution. “Status Bobby Nasution, berbeda dengan Surya yang menudur dari Bupati Asahan harus disikapi Agus Fatoni. Bobby yang hanya berstatus cuti maju calon gubenur membuktikan tidak netralnya Agus Fatoni. Makanya kita minta Agus Fatoni membutikan dirinya benar benar netral di Pilgubsu, jangan cakap-cakap saja dia. Batalkan itu SK Plt Walikota Medan, gantikan dengan SK Pj atau Pjs yang ditandatangani oleh pejabat dari Kementerian Dalam Negeri”. bebernya.
Begitu juga, sambung Arif, fotonya yang menampilkan sedang berdampingan dengan Edy Rahmayadi. “Kami tegas meminta ini karena untuk demokrasi, agar kondisi kamtibmas di Sumatera Utara bisa tetap terjaga kondusif,”pungkasnya. Frans Marbun
