MEDAN-analisatoday.com- Ketua Relawan Blok Sumut (RBS) Arief Tampubolon menyebut, sejumlah proyek yang dilakukan ‘pangeran’ berpotensi merugikan Negara hingga ratusan miliar.
“Prinsipnya, dalam pemerintahan Prabowo Subianto ini kita dukung. Bahkan, sangat mendukung. Namun, harus ada keberanian dalam penegakan hukum. Terutama kasus Korupsi di sejumlah tempat di Kota Medan,”kata Arif didampingi Sekjend RBS, Riki Irawan.
Menurut Arief, dalam kurun 10 tahun terakhir, terjadi kerusakan yang sangat parah pada tatanan system pemerintahan dan aparat hukum dijadikan sebagai ‘alat pemukul’ untuk keberlangsungan dinasti politik. “Kami melihat, pidato Politik Prabowo saat pelantikan itu sangat berapi-api dan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan saat ini, terutama di Kota Medan.
“Agar system yang dibangun dengan susah payah oleh Reformasi itu, Kembali normal, harus ada Langkah konkrit dan serius, tegas dan berani. Keuangan Negara harus dikembalikan dari kebocoran,”ungkapnya.
Dijelaskan Arief, salah satu tolak ukur dari kenyataan pahit yang dialami Masyarakat saat ini adalah proyek Stadion Teladan Medan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 545 miliar. Proyek multi years tahun 2023-2024 ini semestinya selesai dikerjakan pada tahun 2024, namun sampai saat ini belum juga terselesaikan. Padahal kontrak kerja proyek telah berakhir pada September 2024.
Begitu juga dengan proyek Lapangan Merdeka Medan yang menghabiskan anggaran senilai Rp 500 miliar, belum juga siap. Proyek gagal lampu pocong senilai Rp 21 miliar. “Juga dana kelurahan senilai Rp 280 miliar setiap tahunnya, dengan rincian per kelurahan Rp 1,7 miliar setiap tahunnya. Kami tak melihat penggunaanya ada di tengah masyarakat,”sambung Riki.
Kemudian, tambah dia, Proyek Underpass, Drainase, Islamic Center di Medan Labuhan, Tanah timbun dari Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran senilai Rp 23 miliar. “Banyak sekali, tapi kok makin kesini makin aneh ya. Apparat pada kemana? Takut?,”terangnya.
Kemudian, masih kata dia, anggaran penyelengaraan PON 21 tahun 2024 di Sumut yang berbanding terbalik dengan pelaksanaannya. “Informasi yang kami terima, bahwa anggaran penyelenggaraan PON 21 tahun 2024 khusus Sumut senilai Rp 20,8 miliar, dan untuk peningkatan atlet Nasional yang berasal dari Sumut berjumlah 20 orang, serta peningkatan wasit dan pelatih bersertifikasi yang semula berjumlah 1.752 orang senilai Rp 107 miliar. Besaran anggaran ini tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan, saat PON berjalan,”pungkasnya. Frans Marbun